BANYUWANGI;Pada tahun anggaran 2024, sektor konstruksi Indonesia memainkan peran kunci dalam mengembangkan infrastruktur negara, dibiayai melalui APBN dan APBD. Pengadaan barang dan jasa konstruksi tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga mencapai efisiensi dan transparansi anggaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Katalog Elektronik menjadi alat strategis untuk mempercepat proses, menyederhanakan prosedur, dan memberikan opsi variasi bagi pelaku pengadaan.
Langkah inovatif pemerintah memperluas penggunaan Katalog Elektronik dari pengadaan barang ke layanan konstruksi, mengubah proses tradisional, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi. E-Purchasing, seiring dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, memberikan landasan hukum yang kuat, didukung oleh Surat Edaran Kepala LKPP No. 6 Tahun 2022 serta Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2023 yang mendorong penggunaan produk lokal dan dari usaha mikro, kecil, dan koperasi. Ini mendorong peningkatan etalase dalam Katalog Elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dengan lebih efisien.
Forum Masyarakat Jasa Konstruksi menjadi panggung utama, menggantikan kelas online, untuk mendiskusikan dinamika baru ini. Bahaslah kebijakan pengadaan, jenis dan fungsi Katalog Elektronik, strategi pengadaan khusus konstruksi, serta metode E-Purchasing. Tujuannya tetap: memberdayakan pelaku pengadaan dengan pengetahuan untuk menavigasi dalam sistem pengadaan yang terus berkembang, memastikan efisiensi, kepatuhan regulasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui produk dalam negeri. Bersama-sama, mari kita hadapi masa depan konstruksi yang lebih efisien dan progresif di forum ini! (CWW)
