FORJASIB-Jakarta, 27 Mei 2024 — Pemerintah Indonesia telah meluncurkan inisiatif GovTech terbaru bernama INA Digital, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan integrasi layanan publik. Proyek ini diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023, dengan fokus pada menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Langkah Menuju Pelayanan Publik Terpadu INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan pemerintah yang saat ini tersebar dalam lebih dari 27.000 aplikasi yang tidak terhubung. Melalui penggunaan Application Programming Interface (API) yang aman, layanan-layanan ini akan disatukan dalam satu portal digital nasional. Sembilan sektor prioritas yang akan diintegrasikan dalam tahap awal mencakup kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital, administrasi kependudukan, dan layanan kepolisian.
Dampak Positif untuk Masyarakat
Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyatakan bahwa INA Digital akan membawa dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik di Indonesia. “Kami beralih dari pendekatan yang berfokus pada instansi pemerintah ke aplikasi yang berpusat pada pengguna. Kami ingin semuanya menjadi mudah dan cepat,” kata Anas dalam konferensi pers di Jakarta.
Dengan adanya INA Digital, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi berbeda dan memasukkan data yang sama berulang kali. Sebagai gantinya, mereka hanya perlu masuk ke satu portal layanan publik untuk mengakses semua jenis layanan melalui satu sistem single sign-on (SSO). Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi akses layanan bagi warga negara.
Transformasi Digital yang Terintegrasi
Dalam pertemuan kabinet yang diadakan pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Presiden juga memberikan arahan untuk segera mengintegrasikan aplikasi-aplikasi layanan publik yang ada ke dalam platform INA Digital. Hal ini bertujuan untuk menghindari kompleksitas dan redundansi dari aplikasi yang sudah ada, serta memastikan interoperabilitas antar instansi pemerintah.
Kementerian Kesehatan telah menunjukkan langkah konkret dengan berhasil mengintegrasikan 400 aplikasi Puskesmas ke dalam satu portal layanan kesehatan. Selain itu, berbagai kementerian dan lembaga sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan integrasi layanan digital lainnya, seperti layanan imigrasi, pengurusan sertifikat tanah, dan layanan BPJS.
Menuju Masa Depan Layanan Publik yang Lebih Baik
INA Digital diharapkan dapat mendukung pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi berkualitas untuk menciptakan solusi yang efisien bagi pelayanan publik. Dengan platform yang lebih terintegrasi dan berfokus pada pengguna, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia akan menikmati layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih bermanfaat.
Peluncuran INA Digital menandai era baru dalam pelayanan publik di Indonesia, di mana teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (CWW)
