Banyuwangi, 6 Desember 2024 – Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap 9 Desember, Forum Penegak Demokrasi Banyuwangi menggelar diskusi bertajuk “Gesah Gayeng Pelayanan Pemerintah Banyuwangi Berbasis GovTech dalam Mencegah Korupsi”. Acara yang berlangsung di Aula Demokrasi Depot Nikmat ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku UMKM, aktivis, perkumpulan badan usaha, serta Wakil Bupati terpilih, Bapak Ir. Mujiono, M.Si.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penggunaan teknologi sebagai instrumen strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan inklusif. Dalam suasana yang akrab, peserta berbagi pandangan tentang bagaimana inovasi berbasis teknologi dapat menjadi ujung tombak pencegahan korupsi dan mendukung Banyuwangi menuju daya saing internasional.

Banyuwangi Menuju Era Pemerintahan Digital yang Transparan

Wakil Bupati terpilih, Bapak Ir. Mujiono, M.Si, membuka diskusi dengan menegaskan bahwa pemerintah modern harus menggeser paradigma dari fokus pada penindakan ke arah pencegahan korupsi. “Menggunakan teknologi sebagai pondasi pelayanan publik adalah langkah maju untuk menghilangkan celah korupsi. Dengan sistem berbasis digital, kita menciptakan transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Beberapa langkah strategis yang diusulkan dalam diskusi ini antara lain:

1. Digitalisasi Layanan Publik: Menerapkan aplikasi terpadu untuk layanan administrasi seperti perizinan, pembayaran pajak, dan pengaduan, sehingga proses menjadi transparan dan akuntabel.

2. Transparansi Keuangan Daerah: Melalui platform digital, alokasi dan realisasi APBD dapat diakses publik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3. Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (e-Procurement): Sistem Tender elektronik diperkuat agar proses pengadaan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

Ketua Forum Penegak Demokrasi Banyuwangi, cww, menambahkan bahwa pencegahan korupsi melalui teknologi harus dibarengi dengan penguatan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. “Kunci keberhasilan adalah partisipasi semua pihak. Tanpa keterlibatan masyarakat, teknologi hanya akan menjadi alat tanpa dampak nyata,” ungkapnya.

Tantangan Negara Modern dalam Pencegahan Korupsi

Dalam diskusi, ditegaskan bahwa negara modern menghadapi tantangan berat dalam memerangi korupsi. Pendekatan penindakan yang selama ini dominan, harus bergeser ke strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi, pemerintah dapat meminimalkan ruang bagi praktik korupsi sejak awal, sekaligus menciptakan sistem yang transparan dan efisien.

Dasar regulasi untuk mendukung langkah ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi pijakan hukum untuk mendorong digitalisasi dalam layanan publik.

“Negara modern tidak lagi hanya mengandalkan hukuman sebagai solusi. Pemerintah harus memimpin dengan teladan, membangun sistem yang mempersulit peluang korupsi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” kata cww.

Banyuwangi Menuju Daya Saing Internasional dan Indonesia Emas 2045

Visi besar yang diusung dalam acara ini adalah menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten berdaya saing internasional dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah daerah, bersama masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni era kemajuan bangsa yang ditandai dengan pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.

“Banyuwangi harus menjadi contoh bahwa daerah dengan potensi lokal yang besar bisa bersaing di tingkat global. Teknologi adalah jembatan yang akan membawa kita ke sana,” ungkap Bapak Ir. Mujiono, M.Si.

Deklarasi Bersama untuk Banyuwangi yang Bersih

Acara ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh para peserta sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pemerintahan Banyuwangi yang transparan dan bebas korupsi. Dengan semangat kolaborasi, Forum Penegak Demokrasi Banyuwangi optimistis bahwa cita-cita menjadikan Banyuwangi berdaya saing internasional dapat terwujud.

“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jadikan Banyuwangi sebagai pelopor daerah modern yang bersih, inklusif, dan mendunia,” pungkas cww.