Opini oleh CWW

Banyuwangi -Di tengah era digital yang penuh dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), muncul fenomena menarik di dunia politik: orang biasa mulai masuk dan berpartisipasi aktif. Ini adalah tanda positif, sebuah “generate” kesadaran kolektif yang mengembalikan politik ke pangkuan pemilik sejatinya, yaitu rakyat.

Selama bertahun-tahun, politik seperti “database tertutup” yang hanya bisa diakses oleh elite tertentu. Mereka yang sudah lama menikmati kekuasaan kerap menjadi “kecanduan kekuasaan”. Dalam prosesnya, kekuasaan diperlakukan seperti properti pribadi—yang bisa diwariskan lewat darah, karisma, atau jaringan keluarga. Akibatnya, muncul ilusi bahwa kekuasaan dapat terus dipertahankan tanpa batas, tanpa distribusi yang adil.

Ilusi Kekuasaan: Bug Sistem Politik

Ilusi kekuasaan adalah bug besar dalam sistem politik kita. Mereka yang kecanduan kekuasaan sering kehilangan akal sehat saat mengelola urusan publik. Politik berubah menjadi ladang subur bagi korupsi, karena kekuasaan dianggap sebagai aset yang harus terus ditumpuk, bukan dikelola untuk kesejahteraan bersama.

Ketika distribusi kekuasaan tersendat, sistem politik mengalami “crash”. Korupsi menjadi output yang berulang, sementara transparansi dan akuntabilitas semakin terkubur. Padahal, politik seharusnya seperti jaringan terbuka yang inklusif, di mana akses untuk berpartisipasi terbagi merata di antara rakyat.

Era Digital: Demokrasi di Ujung Jari

Kini, media sosial dan teknologi digital telah menjadi “platform politik baru”. Semua orang bisa mengomentari isu politik seperti mereka mengomentari pertandingan sepak bola. Tanpa banyak memahami konteks atau data, opini pun berseliweran.

Masalahnya, dalam politik digital, tingkat keyakinan orang sering kali melebihi tingkat pengetahuannya. Hal ini menciptakan dinamika baru: “overconfidence error”. Orang lebih percaya pada apa yang mereka yakini daripada pada fakta atau data yang sebenarnya.

Meskipun demikian, ada sisi positif dari fenomena ini. Kehadiran media sosial telah membuka ruang diskusi yang lebih luas, sekaligus “meng-generate” keberanian bagi rakyat biasa untuk terlibat dalam politik. Kini, politik bukan lagi milik elite semata, melainkan menjadi konsumsi publik yang dapat diakses siapa saja.

Politik sebagai Algoritma Akal Sehat

Politik, pada dasarnya, adalah algoritma untuk mengolah argumen publik. Jika dijalankan dengan benar, politik seharusnya menjadi pemerintahan akal yang dikelola oleh manusia. Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan bahwa algoritma politik tetap berjalan di jalur yang benar—tanpa bias, tanpa manipulasi.

Untuk itu, partisipasi rakyat biasa menjadi penting. Politik tidak boleh lagi menjadi sistem tertutup yang hanya diakses segelintir orang. Sebaliknya, harus ada “distributed access” di mana setiap warga negara dapat berkontribusi.

Artificial Intelligence dan Masa Depan Politik

Era Artificial Intelligence memberikan kita peluang untuk mereformasi sistem politik yang selama ini stagnan. Dengan teknologi AI, kita dapat:

1. Mengolah Big Data Politik: Mengidentifikasi masalah-masalah publik yang sebenarnya menjadi prioritas.

2. Menghapus Bias Elite: Memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada data dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir orang.

3. Meningkatkan Transparansi: AI dapat digunakan untuk memantau pengelolaan anggaran dan kebijakan, sehingga mengurangi peluang korupsi.

Namun, teknologi hanyalah alat. Jika dikelola oleh mereka yang masih terjebak dalam ilusi kekuasaan, AI justru bisa menjadi senjata untuk memperkuat monopoli politik. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan literasi digital bagi rakyat agar mereka dapat memahami bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk demokrasi yang lebih baik.

Penutup: Mari Reset Sistem Politik

Seperti halnya perangkat yang mengalami bug, sistem politik kita juga membutuhkan “reset”. Rakyat biasa yang mulai aktif dalam politik adalah sinyal bahwa proses ini sedang berlangsung. Politik harus kembali menjadi ruang publik yang inklusif, tempat argumen diolah dengan akal sehat, bukan sekadar ambisi pribadi.

Masa depan politik adalah milik semua orang, bukan hanya mereka yang menguasai algoritma kekuasaan. Dengan teknologi, mari kita jadikan politik sebagai platform untuk menciptakan solusi nyata bagi rakyat, tanpa bias dan tanpa korupsi.

Opini ini ditulis untuk mengajak pembaca memahami bahwa politik adalah tanggung jawab bersama, bukan properti segelintir elite. Mari berpartisipasi dan kembalikan politik ke pangkuan rakyat.