📍 FORJASIB | Banyuwangi, 2025

Laporan terbaru Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Banyuwangi. Dengan skor yang masih masuk dalam kategori rentan, hasil ini menjadi indikator kuat bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih membayangi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, birokrasi, serta manajemen anggaran.

Integritas Administrasi Publik: Realitas yang Harus Diakui

Data SPI 2024 menyoroti tiga sektor krusial yang memerlukan perhatian serius:

🔹 Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Sebanyak 9% responden mengungkapkan keyakinan bahwa proses tender dalam proyek pemerintah tidak sepenuhnya berjalan secara kompetitif. Indikasi adanya “pengaturan pemenang” menandakan bahwa reformasi dalam mekanisme lelang masih jauh dari optimal.

🔹 Praktik Nepotisme di Birokrasi
Hasil survei menunjukkan bahwa 31% responden menganggap promosi jabatan di lingkungan pemerintahan masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal ketimbang kompetensi. Jika meritokrasi tidak menjadi standar utama, maka efektivitas pelayanan publik akan terus terhambat.

🔹 Penyalahgunaan Anggaran Publik
Sebanyak 12% responden mencurigai adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini berpotensi menyebabkan ketimpangan pembangunan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dampak Sistemik terhadap Masyarakat dan Ekonomi Lokal

Ketika praktik korupsi dan ketidakefisienan dalam birokrasi terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal pemerintahan, tetapi juga langsung berdampak pada masyarakat luas dan sektor swasta.

📉 Pembangunan Infrastruktur yang Tersendat
Proyek strategis daerah seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, serta inisiatif pengembangan ekonomi berbasis komunitas menjadi terganggu akibat inefisiensi anggaran.

📑 Ketidakpercayaan Terhadap Administrasi Publik
Jika transparansi dan akuntabilitas tidak diperkuat, maka partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan daerah akan semakin melemah, menyebabkan stagnasi dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

🏗️ Dampak Negatif bagi Investasi dan Pelaku Usaha Lokal
Ketidakpastian dalam sistem perizinan dan pengadaan barang/jasa membuat investor enggan menanamkan modalnya di Banyuwangi. Pelaku usaha lokal, terutama sektor konstruksi dan UMKM, juga menghadapi kesulitan dalam mengakses proyek pemerintah yang seharusnya bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah.

Reformasi dan Solusi: Langkah Nyata Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik

Pemerintah Banyuwangi harus segera mengambil langkah strategis dalam membangun sistem administrasi publik yang lebih transparan dan berbasis digitalisasi. Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah:

📌 Optimalisasi Digitalisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Penggunaan e-Katalog dan sistem e-Government harus lebih diperluas dan diperketat agar seluruh transaksi dapat terpantau secara real-time. Ini akan menutup celah bagi praktik manipulasi anggaran dan pengadaan fiktif.

📌 Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan internal agar setiap kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip good governance.

📌 Transparansi dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan
Implementasi sistem Computer Assisted Test (CAT) serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja dapat menghilangkan celah praktik nepotisme di lingkungan birokrasi.

📌 Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan Anggaran
Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas dalam memantau penggunaan APBD, misalnya melalui dashboard transparansi keuangan daerah yang dapat diakses secara online.

Masa Depan Banyuwangi Bergantung pada Integritas Pemerintahan

Hasil SPI 2024 bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah refleksi nyata bahwa integritas dalam pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Banyuwangi memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan inovatif, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai.

Saatnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bersinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Korupsi bukan sekadar isu birokrasi, tetapi ancaman terhadap masa depan Banyuwangi.

✍️ FORJASIB | Mengawal Transparansi & Integritas di Banyuwangi