Banyuwangi, FORJASIB – Kabupaten Banyuwangi menghadapi realitas pahit setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 mengalami pemangkasan besar-besaran. Dari alokasi awal sekitar Rp 671 miliar, kini anggaran yang tersisa hanya Rp 84,72 miliar. Pemotongan drastis ini menjadi pukulan telak bagi rencana pembangunan, terutama terhadap realisasi janji politik Bupati terpilih Ipuk Fiestiandani-Mujiono, sektor konstruksi, serta kesejahteraan masyarakat luas.

Banyuwangi di Antara Kabupaten Lain: Dampak Efisiensi DAK

Banyuwangi bukan satu-satunya daerah yang terkena pemangkasan anggaran. Dari data yang beredar, pemangkasan ini juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, dibandingkan dengan daerah lain, penurunan alokasi DAK Banyuwangi termasuk yang paling drastis.

Sebagai perbandingan, berikut beberapa alokasi DAK setelah efisiensi di beberapa kabupaten lain:

• Gresik: Rp 109,25 miliar
• Ponorogo: Rp 32,73 miliar
• Nganjuk: Rp 31,84 miliar
• Sidoarjo: Rp 28,54 miliar
• Jember: Rp 21,96 miliar
• Malang: Rp 25,66 miliar
• Tuban: Rp 21,24 miliar

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Banyuwangi masih mendapatkan alokasi yang cukup besar, namun tetap jauh lebih kecil dari kebutuhan riil yang sebelumnya direncanakan.

Janji Kampanye Ipuk-Mujiono di Ujung Tanduk?

Saat kampanye Pilkada 2024, Ipuk-Mujiono mengusung visi besar untuk mempercepat pembangunan Banyuwangi melalui berbagai program unggulan. Namun, dengan pemangkasan DAK yang mencapai lebih dari 87%, banyak program strategis yang terancam tidak dapat direalisasikan secara optimal.

Beberapa sektor yang kemungkinan besar terdampak adalah:

1. Infrastruktur Jalan dan Transportasi
   • Banyak proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang kini harus ditunda atau dikurangi skalanya.
   • Akses jalan desa dan kawasan wisata yang menjadi andalan ekonomi lokal juga berisiko terbengkalai.
2. Dukungan bagi UMKM dan Ekonomi Kreatif
   • Dana untuk subsidi dan pinjaman modal bagi UMKM akan mengalami penyesuaian.
   • Program digitalisasi UMKM yang diusung dalam kampanye bisa terhambat akibat keterbatasan anggaran.
3. Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
   • Proyek pembangunan sekolah, renovasi puskesmas, dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat akan terdampak.
   • Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu bisa mengalami pemangkasan.
4. Ketahanan Pangan dan Pertanian
   • Subsidi pupuk dan alat pertanian modern untuk petani akan berkurang, yang bisa berimbas pada hasil produksi pertanian daerah.
   • Nelayan yang sebelumnya dijanjikan bantuan alat tangkap modern kini harus menghadapi realitas anggaran yang lebih kecil.

Kontraktor Banyuwangi: Siap-Siap Krisis Proyek?

Pemangkasan DAK 2025 juga berimbas langsung pada sektor konstruksi. Para kontraktor yang selama ini bergantung pada proyek pemerintah menghadapi tantangan besar akibat berkurangnya jumlah tender dan proyek infrastruktur yang tersedia.

Dampak yang paling mungkin terjadi adalah:

• Menurunnya Peluang Proyek
  Banyak proyek yang sebelumnya direncanakan dalam skala besar kini harus dikaji ulang atau ditunda. Hal ini berarti peluang kontraktor untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah akan semakin kecil.
• Meningkatnya Persaingan Tender
  Dengan anggaran terbatas, jumlah proyek yang tersedia menjadi lebih sedikit, sementara jumlah kontraktor yang bersaing tetap tinggi. Hal ini berpotensi membuat persaingan semakin ketat dan mempersulit kontraktor kecil untuk mendapatkan pekerjaan.
• Dampak Berantai ke Industri Pendukung
  Selain kontraktor, sektor penyedia material bangunan, alat berat, dan tenaga kerja konstruksi juga akan terdampak akibat menurunnya aktivitas pembangunan.

Dampak bagi Masyarakat Banyuwangi

Bagi masyarakat umum, pemangkasan DAK ini bisa berimbas pada berbagai aspek kehidupan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Beberapa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh warga adalah:

• Terbatasnya Pembangunan Fasilitas Umum
  Proyek revitalisasi pasar, perbaikan jalan, dan penyediaan fasilitas publik kemungkinan besar akan berkurang atau tertunda.
• Peningkatan Pengangguran
  Berkurangnya proyek infrastruktur bisa menyebabkan banyak pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan. Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada bantuan pemerintah juga bisa mengalami penurunan daya saing.
• Menurunnya Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
  Dengan anggaran terbatas, layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat miskin bisa mengalami pemangkasan, begitu juga dengan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi.

Strategi Pemda Banyuwangi Mengatasi Krisis DAK

Agar Banyuwangi tetap bisa bergerak maju di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu segera mencari solusi alternatif untuk menutup kekurangan dana. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

1. Mengoptimalkan APBD dan Sumber Pendanaan Alternatif
   • Mencari pendanaan dari sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
   • Memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan pajak daerah.
2. Mengajukan Dana Tambahan dari Pemerintah Pusat
   • Pemkab Banyuwangi dapat mengupayakan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai kompensasi atas pemangkasan DAK.
3. Mendorong Inovasi dalam Program Pembangunan
   • Menerapkan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan proyek yang benar-benar mendesak dan berdampak besar bagi masyarakat.
   • Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan Digitalisasi dan Ekonomi Berbasis Teknologi
   • Mengembangkan ekosistem digital bagi UMKM agar tetap tumbuh meski tanpa banyak bantuan dana dari pemerintah.
   • Mengoptimalkan sektor pariwisata dengan konsep smart tourism berbasis digital.

Kesimpulan: Tantangan Besar, Butuh Solusi Cepat

Efisiensi DAK 2025 yang menurunkan alokasi Banyuwangi dari Rp 671 miliar menjadi Rp 84,72 miliar adalah tantangan besar bagi pembangunan daerah. Janji kampanye Ipuk-Mujiono kini harus diuji dengan realitas anggaran yang terbatas, sementara kontraktor dan pelaku usaha lokal harus siap menghadapi penurunan proyek.

Namun, di tengah keterbatasan ini, ada peluang bagi Banyuwangi untuk mengembangkan strategi baru dalam membangun daerah. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi dalam pengelolaan anggaran, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Banyuwangi masih bisa tetap maju meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.

FORJASIB akan terus mengawal perkembangan ini dan memastikan bahwa informasi terkait dampak efisiensi anggaran ini dapat diakses oleh semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor konstruksi dan pembangunan daerah.