Banyuwangi, April 2025 — Dunia pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak penting. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi NOMOR: 188/6/KEP/429.011/2025 Tahun 2025 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah kini menegaskan keseriusan dalam menciptakan ekosistem PBJ yang akuntabel, efisien, dan bebas korupsi.
Bukan hanya sebagai regulasi administratif, keputusan ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta sejalan dengan semangat pencegahan korupsi yang ditekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Konsolidasi PBJ dan P3DN: Dari Instruksi Presiden hingga Implementasi Daerah
Dalam dokumen sosialisasi MCP yang diterbitkan pada 11 Maret 2025, terungkap bahwa konsolidasi pengadaan menjadi salah satu fokus utama pencegahan korupsi. Strategi ini didorong langsung oleh Instruksi Presiden RI guna mengefisienkan belanja negara, memaksimalkan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meningkatkan porsi keterlibatan UMK-Koperasi.
Konsolidasi memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengadaan dalam skala besar dan kolektif, sehingga:
• Menekan harga lewat efisiensi skala.
• Mengurangi potensi pengadaan siluman.
• Meningkatkan transparansi perencanaan hingga pelaksanaan.
• Menjaga integritas proses tender dari hulu ke hilir.
FORJASIB: Kebutuhan yang Sudah Menjadi Kepastian
Seiring dengan dinamika tersebut, Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi (FORJASIB) memosisikan diri bukan lagi sebagai kelompok kepentingan industri, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah. Keterlibatan FORJASIB menjadi instrumen kunci dalam mengawal PBJ strategis.
CWW (Budi Kurniawan Sumarsono, A.md. ST. SH.), sebagai Founder FORJASIB dan pengamat pengadaan nasional, menyatakan:
“Harapan bahwa FORJASIB dilibatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai partisipasi sukarela. Ini sudah menjadi necessity, sebuah kepastian hukum untuk mencegah maladministrasi dan mempersempit ruang mafia proyek.”
Menurut CWW, selama ini celah korupsi di sektor PBJ lebih banyak muncul bukan dari tataran regulasi, melainkan praktik eksklusif yang tertutup bagi pemangku kepentingan profesional.
Kenapa Keterlibatan Komunitas Jasa Konstruksi Penting?
• Early Warning System
Komunitas kontraktor lokal bisa menjadi pengawas awal untuk mendeteksi indikasi kartel, monopoli vendor, hingga manipulasi RUP.
• Check and Balance dalam Konsolidasi
Penggabungan paket strategis mesti disertai pengawasan teknis dari pelaku profesional agar tidak terjadi over-specification yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
• Memperkuat Kualitas Tender dan Kualifikasi
Dengan pengalaman lapangan, FORJASIB dapat memberi masukan atas kelayakan teknis dan harga yang lebih realistis, jauh sebelum tahapan tender dilaksanakan.
Menuju Ekosistem PBJ yang Bersih dan Berkelanjutan
Dengan keputusan Bupati yang telah menetapkan 14 paket strategis bernilai tinggi dan bersumber dari berbagai skema (DAK Fisik, DBHCHT, Dana Alokasi Umum, hingga SBSN), transparansi harus menjadi panglima. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memastikan bahwa setiap paket:
• Mempunyai dasar hukum kuat.
• Dilaksanakan oleh penyedia kompeten.
• Dikawal oleh masyarakat profesional.
Penutup: Akuntabilitas Itu Diciptakan, Bukan Ditunggu
Dalam konteks good governance, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas pelaku usaha menjadi syarat mutlak. Keberadaan FORJASIB bukan untuk membebani, melainkan untuk memperkuat sistem.
Saatnya pemangku kebijakan tidak hanya menjadikan regulasi sebagai formalitas, tapi membumikan prinsip “integritas berbasis kolaborasi” sebagai budaya kerja.
Dan untuk itu, Banyuwangi sudah memiliki pondasinya.

#PBJBersih #cww #FORJASIB #BanyuwangiTransparan
Redaksi FORJASIB | 2025