0 4 min 2 bulan

Oleh: CWW — Founder MEDIA FORJASIB & cww_LawTech

 

“Salam pagi yang waras untuk hati yang lurus.”

 

Di tengah semarak narasi pembangunan dan gebyar visualisasi prestasi di baliho-baliho pemerintahan, satu hal tetap tak berubah: kejujuran masih dianggap gangguan. Aktivis antikorupsi, terlebih yang bergerak di dalam sistem, nyaris tak pernah mendapat ruang dalam arena kekuasaan. Bahkan lebih jauh, mereka justru dianggap duri dalam daging birokrasi yang nyaman dalam ketertutupan.

 

Saya katakan dengan lugas: “Aktivis antikorupsi tak akan pernah diakui oleh pejabat, apalagi diberi karpet merah. Bila ia seorang kontraktor, jangan harap mendapat proyek berlimpah—karena kejujuran tidak pernah sejalan dengan monopoli.”

 

Pernyataan ini bukan hiperbola, melainkan kristalisasi dari pengalaman di lapangan: dari ruang klarifikasi tender, dari forum pokja, dari audit yang dibungkam, hingga dari dokumen pengadaan yang fiktif namun dilaporkan seolah utuh. Kebenaran sering datang sebagai tamu tak diundang di meja penguasa.

 

 

 

Kontradiksi Sistem: Menghukum yang Jujur, Menyelamatkan yang Curang

 

Bila seorang kontraktor menunjukkan integritas, tak memberi “salam tempel”, dan menolak praktik markup, maka jalannya menuju proyek akan ditutup rapat. Ia akan dipermalukan melalui gugatan dokumen, ditelikung dalam klarifikasi teknis, atau digugurkan dengan alasan “tidak memenuhi syarat administrasi”.

 

Sebaliknya, mereka yang memahami “ritme permainan” seringkali naik pangkat dalam sistem—dapat akses proyek strategis, masuk grup eksklusif penyedia binaan, bahkan terkadang menjadi konsultan bagi sistem yang seharusnya mereka awasi.

 

Inilah ironi besar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hari ini: yang jujur dianggap beban, yang licik dianggap mitra.

 

 

 

Hikmah di Tengah Gelap: Tetap Menjadi Lurus, Meski Dunia Membengkok

 

Dalam filosofi fiqih, kejujuran bukan sekadar kebajikan moral, tapi syarat sah sebuah amal. Sama seperti wukuf di Arafah adalah rukun yang jika ditinggalkan membatalkan haji, maka kejujuran dalam pengadaan adalah rukun integritas negara. Tanpa itu, semua dokumentasi hanya formalitas tanpa ruh.

 

Bagi aktivis yang memilih jalan lurus, jangan berharap sambutan megah. Seperti Ibrahim yang rela meninggalkan anaknya di padang tandus demi ketaatan, maka menjadi jujur hari ini artinya siap ditinggalkan sistem. Tapi justru di situlah letak kemuliaannya.

 

 

 

Apa yang Harus Dilakukan?

 

1. Bangun ekosistem pengadaan yang berpihak pada prinsip, bukan pragmatisme.

Kontraktor jujur bukan musuh negara, melainkan tulang punggung keadilan fiskal daerah.

 

 

2. Perkuat payung hukum perlindungan whistleblower di sektor pengadaan.

Jangan biarkan pengungkap kecurangan dikorbankan, sementara pelaku fiktif justru mendapat proyek susulan.

 

 

3. Kembalikan esensi pengadaan sebagai pelayanan publik, bukan instrumen politik atau ekonomi kelompok.

Ingat, pengadaan itu uang rakyat, bukan alat balas budi politik.

 

 

 

 

 

Penutup: Negara yang Baik Tidak Takut pada Kejujuran

 

Negara yang besar bukan yang paling banyak membangun gedung, tapi yang memberi ruang pada orang jujur untuk tetap hidup, berkarya, dan dihormati. Jika aktivis antikorupsi disingkirkan, dan kontraktor bersih dikebiri, maka kita tak sedang membangun bangsa—kita hanya sedang menggali kubur integritas kita sendiri.

 

Untuk itu, saya, CWW, menyerukan:

 

> Sudahi pengadaan berbasis kepalsuan. Bangunlah pengadaan berbasis keadilan dan kejujuran.

 

 

 

Karena hanya dengan kejujuran, kita bisa menyentuh berkah dari setiap lembar rupiah yang dibelanjakan negara.

 

 

 

Ditulis dengan kesadaran penuh, bukan untuk disukai, tapi untuk diingat.

CWW

Founder MEDIA FORJASIB & cww_LawTech