Oleh: CWW (Founder CWW Lawtech | Pengamat Hukum, Kebijakan Publik, dan Transformasi Artificial Intelligence)

Negara yang Terlalu Nyaman Menjadi Pasar

Secara objektif dan jujur harus diakui, Indonesia hari ini masih terjebak dalam posisi sebagai konsumen besar Artificial Intelligence, bukan sebagai produsen atau pengendali teknologi. Kita bangga pada jumlah pengguna aplikasi, trafik digital, dan penetrasi platform, tetapi abai pada satu fakta mendasar: nilai tambah dan kendali algoritma tidak berada di tangan bangsa ini.

Lebih problematis lagi, kebijakan negara justru cenderung memfasilitasi posisi tersebut. Negara hadir sebagai regulator administratif, bukan sebagai arsitek ekosistem teknologi. Akibatnya, AI berkembang cepat, tetapi tidak berpihak. UMKM menjadi objek digitalisasi, bukan subjek produksi. Data rakyat mengalir keluar, sementara kedaulatan ekonomi digital menguap pelan-pelan.

“Ini bukan sekadar persoalan teknologi. Ini adalah persoalan arah ideologis negara.”

Kritik Kebijakan: Ketika Negara Salah Membaca Disrupsi

Kesalahan mendasar kebijakan pemerintah dalam isu AI dan UMKM terletak pada paradigma:

negara melihat teknologi sebagai alat efisiensi pasar, bukan sebagai instrumen keadilan sosial.

Alih-alih membangun kapasitas produksi AI nasional, negara justru:

• membiarkan dominasi platform digital asing,
• menempatkan UMKM sebagai pengguna pasif,dan
• menyerahkan supply chain digital pada mekanisme pasar bebas yang tidak pernah netral.

“Padahal sejarah membuktikan, tidak ada satu pun negara maju yang menyerahkan teknologi strategisnya sepenuhnya pada pasar.”

Belajar dari China: Negara Hadir, Bukan Netral

Dua dekade lalu, China berada di titik yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia hari ini. UMKM lemah, ketergantungan teknologi tinggi, dan pasar dikuasai asing. Namun China mengambil keputusan politik yang tegas: negara harus hadir di hulu supply chain teknologi.

Strateginya sederhana namun disiplin: Amati – Tiru – Modifikasi.

Tidak ada Huawei, Xiaomi, atau Alibaba yang lahir dari romantisme inovasi. Semuanya lahir dari:

• penguasaan rantai pasok,
• intervensi kebijakan,dan
• keberanian negara menertibkan monopoli.

Ketika Jack Ma dianggap terlalu dominan dan berpotensi mengancam keseimbangan ekonomi rakyat, negara bertindak. Bukan mematikan inovasi, tetapi menundukkan kekuasaan pasar pada kepentingan publik.

Pelajarannya jelas:

• Teknologi tanpa ideologi hanya melahirkan oligarki digital.

Indonesia Tidak Kekurangan Teknologi, Tapi Kekurangan Keberanian PolitikIndonesia sejatinya tidak perlu menciptakan AI dari nol. Yang dibutuhkan adalah keberanian kebijakan untuk:

• mengamati tren global,
• meniru model yang efektif,
• lalu memodifikasinya dengan konteks sosial dan ekonomi lokal.

Namun perbedaannya fundamental:

Indonesia berdiri di atas Pancasila, bukan materialisme dialektis.

Artinya, AI Indonesia harus berpihak. Netralitas teknologi adalah mitos. Tanpa keberpihakan, AI hanya akan mempercepat ketimpangan lama dengan kecepatan baru. Pancasila sebagai Sistem Etik Teknologi,Pancasila bukan ornamen konstitusional. Ia adalah sistem etik pembangunan teknologi.

1. Sila Ketuhanan: AI bukan tuhan baru. Ia alat, bukan penentu nilai.
2. Sila Kemanusiaan: Otomatisasi tidak boleh menggusur martabat manusia.
3. Sila Persatuan: Digitalisasi tidak boleh memecah ekonomi daerah.
4. Sila Kerakyatan: Rakyat adalah subjek, bukan sekadar data.
5. Sila Keadilan Sosial: Teknologi wajib menutup jurang, bukan memperlebar.

“Tanpa sila kelima, AI hanyalah mesin ketimpangan yang sah secara legal, tetapi cacat secara moral.”

UMKM dan Supply Chain Digital: Medan Pertarungan Sesungguhnya

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga korban paling rentan dalam ekosistem digital. Kebijakan pemerintah sejauh ini terlalu fokus pada onboarding platform, bukan penguasaan nilai tambah.

Langkah strategis yang semestinya dilakukan negara:

1.Regulasi Anti-Monopoli Digital

Negara harus berani membatasi dominasi platform yang menyedot nilai UMKM tanpa redistribusi adil.

2.Program AI untuk UMKM

Bukan seminar, tetapi subsidi konkret:

AI prediksi stok, analisis pasar lokal, desain produk otomatis berbasis data rakyat.

3. Inkubator AI Berbasis Pancasila

Pusat riset AI di daerah, terintegrasi dengan koperasi, pesantren, dan BUMDes.

“Negara hadir sebagai penjaga keseimbangan, bukan pemain rakus.”

Aswaja NU: Etika Sosial untuk AI yang Beradab

Dalam konteks ini, manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja NU) menjadi fondasi etik yang relevan dan kontekstual.

Prinsip Aswaja:

• Tawassuth (moderat): Tidak tunduk pada kapitalisme digital liar, tidak pula mematikan inovasi.
• Tasamuh (toleran): Yang besar mengangkat yang kecil, bukan menggilas.
• Tawazun (seimbang): AI efisien, tetapi tetap manusiawi.
• Ta’addul (adil): Akses teknologi untuk semua, bukan elite digital.

Dengan kaidah: al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah,

Aswaja mengajarkan bahwa modernitas tidak ditolak, tetapi diarahkan. AI yang berakar pada Aswaja dan Pancasila bukan ancaman iman, melainkan alat ikhtiar peradaban.

Indonesia 2045 yang Berdaulat Teknologi

Bayangkan Indonesia tahun 2045.

• UMKM memproduksi drone pertanian berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar pengguna impor.
• Chatbot berbahasa daerah menjadi produk ekspor digital, menjaga bahasa dan budaya Nusantara.
• Data petani menjadi kekuatan ekonomi, bukan komoditas gratis bagi platform asing.
• BUMN digital bertindak sebagai wasit ekosistem, bukan monopolis baru.

AI tumbuh, UMKM naik kelas, dan negara tetap berdaulat.

Inilah Indonesia Emas yang sejati: bukan negara tercepat mengadopsi teknologi,tetapi negara paling bijak mengelola kemajuan.

Harapan Adalah Keputusan Politik

Harapan bukan mimpi,Ia adalah keputusan ideologis dan keberanian kebijakan. Jika negara terus nyaman menjadi pasar, maka Indonesia akan selamanya menjadi konsumen. Namun jika Pancasila dijadikan kompas, Aswaja dijadikan etika, dan UMKM dijadikan subjek, maka Indonesia akan naik kelas:

• dari penonton menjadi pemain,
• dari konsumen menjadi produsen,
• dari pasar menjadi peradaban teknologi.

Pancasila memimpin jalan.Untuk UMKM rakyat,Untuk kedaulatan teknologi,Untuk Indonesia Emas.