3 min 7 bulan

“Membedah Aturan Pengadaan Langsung Konstruksi Rp400 Juta dalam Perpres 46/2025: Efisiensi atau Celah?”

Banyuwangi, 5 Mei 2025 –Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 kembali menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek dengan skala terbatas. Salah satu poin yang menjadi sorotan publik dan pelaku pengadaan adalah Point 40a halaman 8 yang mengatur […]

Berita Uncategorized
4 min 7 bulan

Opini CWW “Banyuwangi Gak Boleh Lengah! Perpres 45/2025 adalah Kunci Main Bersih”

Oleh: CWW (Budi Kurniawan Sumarsono, A.md. ST. SH.) Founder CWW-LawTech, Direktur CV BARKI, Dewan Pengarah LSBU ASKONAS, Founder FORJASIB Banyuwangi Banyuwangi-Dalam lanskap pengadaan barang/jasa yang makin menuntut akuntabilitas dan efisiensi, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tonggak penting yang […]

Berita Uncategorized
2 min 1 tahun

Pemerintah Terbitkan PP No. 9 Tahun 2022: Aturan Baru PPh untuk Usaha Jasa Konstruksi

FORJASIB-Banyuwangi : Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang sebelumnya diubah melalui PP 40/2009.   Peraturan baru […]

Berita Uncategorized
3 min 1 tahun

Opini: Sentralisasi Layanan Bertentangan dengan Prinsip Dasar Internet dan Regulasi Keamanan Data

Oleh Budi Kurniawan Sumarsono, Founder cww_LawTech   FORJASIB-Banyuwangi: Internet dirancang untuk memastikan komunikasi tetap berfungsi meskipun salah satu titik atau node mengalami gangguan atau serangan. Prinsip dasar ini, yang sangat penting dalam konteks militer sebagai pengembang awal internet, menekankan pentingnya routing yang optimal dengan banyak […]

Berita Uncategorized
5 min 1 tahun

Opini Budi Kurniawan Sumarsono (Founder cww_LawTech) tentang Kelemahan Perlindungan Big Data Nasional Berdasarkan UUPDP (Undang Undang Perlindungan Data Pribadi)

FORJASIB-Banyuwangi : Pemerintah Indonesia tampak kurang tanggap dalam melindungi Big Data Nasional, meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Sebagai ahli hukum teknologi yang fokus pada perlindungan data pribadi, saya merasa perlu mengkritisi beberapa aspek kritis yang seharusnya menjadi perhatian utama.   1. Definisi […]

Berita
1 2 min 1 tahun

Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jadi Sorotan dalam PenTas Pengadaan

FORJASIB-Konflik kepentingan kerap muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meski tidak selalu berujung pada korupsi, konflik kepentingan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengarah pada tindak korupsi atau kolusi yang melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Pengelolaan konflik kepentingan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. […]

Berita
4 min 1 tahun

Mencegah Korupsi Melalui e-Audit di Katalog Elektronik

Oleh: Budi Kurniawan Sumarsono founder cww_LawTech   FORJASIB-Banyuwangi : Pemerintah terus berupaya memerangi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, sejalan dengan mandat yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah signifikan adalah peluncuran fitur e-Audit dalam Katalog Elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa […]

Berita