Oleh: Budi Kurniawan Sumarsono(Founder FORJASIB/cww_Lawtech)

FORJASIB-Banyuwangi : Ketidakselarasan politik antara pemerintah pusat yang dikuasai oleh Partai Gerindra dan koalisinya, serta pemerintah daerah Banyuwangi yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP, menimbulkan tantangan yang signifikan. Menjelang Pilkada 2024, Banyuwangi menjadi medan pertempuran politik yang sengit. Mari kita analisis dampak hukum dari kebijakan rezim pemerintah pusat dan bagaimana hal ini mempengaruhi arah pilihan rakyat Banyuwangi. Selain itu, kita akan menelaah peluang bakal calon kepala daerah (Bacakada) petahana dan non-petahana dalam kontestasi ini, terutama mereka yang telah menerima surat mandat tahap 1.

Pengaruh Terhadap Kebijakan dan Anggaran

Pemerintah pusat lebih memprioritaskan daerah-daerah yang dipimpin oleh partai koalisi mereka, yang berarti Banyuwangi harus bekerja ekstra untuk mendapatkan perhatian dan alokasi dana pembangunan. “Pemerintah pusat mungkin lebih lambat atau selektif dalam mendistribusikan dana dan proyek ke daerah yang dipimpin oleh oposisi,” kata seorang analis politik. Akibatnya, program-program penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Banyuwangi bisa tertunda atau tidak berjalan seefektif di daerah lain.

Tantangan dalam Hubungan Antar Pemerintah

Perbedaan afiliasi politik sering menghambat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyuwangi perlu melakukan lobi politik intensif untuk memastikan kepentingannya diperhatikan oleh pusat. “Komunikasi yang efektif dan diplomasi sangat diperlukan agar Banyuwangi tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” ujar seorang pejabat lokal.

Stabilitas Politik Lokal di Tengah Ketegangan

Ketegangan politik ini dapat mengganggu stabilitas politik lokal, meningkatkan polarisasi di kalangan masyarakat dan pejabat, serta menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk pembangunan. Pemerintah pusat mungkin meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang dipimpin oleh oposisi, mencari kesalahan untuk melemahkan posisi politik kepala daerah. Kepala daerah Banyuwangi harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memelihara stabilitas politik dan kepercayaan publik.

Strategi Pencitraan dan Kinerja Pemerintahan

Kepala daerah dari PDIP di Banyuwangi perlu membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola daerah dengan baik, meskipun berada di bawah tekanan dari pemerintah pusat yang dikuasai partai lain. Keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik berkualitas dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan memperkuat posisi politik mereka. Langkah strategis seperti mencari sumber pendanaan alternatif dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta serta lembaga internasional juga penting, menunjukkan bahwa Banyuwangi bisa mandiri dan inovatif dalam menghadapi tantangan.

Analisis Peluang Bacakada Petahana dan Non-Petahana

Menjelang Pilkada 2024, pilihan rakyat Banyuwangi akan sangat dipengaruhi oleh kinerja, kampanye, dan sentimen terhadap pemerintah pusat dan daerah. Peluang Bacakada petahana dan non-petahana dalam kontestasi ini sangat menarik:

1. Ipuk Fiestiandani (PDIP): Sebagai petahana, Ipuk harus menunjukkan hasil nyata dari kepemimpinannya. Meski tanpa surat mandat, ia memiliki kekuatan dengan rekam jejaknya dan dukungan dari partai oposisi. Menarik simpati masyarakat dengan menunjukkan keberhasilan dan visi yang jelas untuk masa depan Banyuwangi menjadi strategi utamanya.

2. Sumail Abdullah (Gerindra): Sebagai representasi partai pemerintah pusat, Sumail Abdullah memiliki keuntungan dengan dukungan langsung dari pusat. Ini bisa menjadi faktor penentu dalam meningkatkan popularitas dan meyakinkan masyarakat tentang keuntungannya memilih calon yang didukung pusat.

Peluang dan Pengaruh Bacakada dengan Surat Mandat Tahap 1

Surat mandat tahap 1 memberi tugas khusus bagi Bacakada untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas serta berkomunikasi lintas partai guna membentuk koalisi. Saat ini, ada dua Bacakada yang menerima surat mandat ini:

1. Ali Maki Zaini (PKB): Sebagai partai oposisi pemerintah pusat, PKB menghadapi tantangan dalam menarik dukungan luas. Ali Maki Zaini harus bekerja keras untuk membangun koalisi yang kuat dan mencapai 20% suara. Fokusnya harus pada meningkatkan popularitas dan menunjukkan bagaimana kepemimpinannya dapat mengatasi tantangan yang dihadapi Banyuwangi.

2. Michael Edy Harianto (Partai Demokrat): Meskipun Partai Demokrat mendukung pemerintah pusat, posisi Michael Edy Harianto tidak semudah yang dibayangkan. Ia harus memastikan bahwa dukungan dari pusat benar-benar terwujud dalam program konkret bagi Banyuwangi. Membangun koalisi dan meningkatkan elektabilitas menjadi kunci sukses bagi Michael dalam Pilkada ini.

Kesimpulan

Ketidakselarasan politik antara pemerintah pusat dan daerah membawa tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Namun, dengan strategi yang tepat, kepala daerah Banyuwangi dapat mengatasi hambatan ini dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Menjelang Pilkada 2024, pilihan rakyat Banyuwangi akan sangat dipengaruhi oleh kinerja, kampanye, dan sentimen terhadap pemerintah pusat dan daerah. Peluang bagi Bacakada petahana cukup besar jika mereka mampu membuktikan kinerja yang solid dan inovatif. Di sisi lain, Bacakada non-petahana yang didukung oleh pemerintah pusat memiliki keuntungan dengan janji sinergi dan program khusus. Kepemimpinan yang tangguh dan inovatif tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat Banyuwangi selalu menjadi prioritas utama.

Budi Kurniawan Sumarsono, (Founder FORJASIB/cww_Lawtech)