FORJASIB
Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi
Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi
Advokasi Kebijakan FORJASIB terhadap Implementasi Perizinan Jasa Konstruksi Ditujukan kepada: Bupati / Wakil Bupati Banyuwangi Oleh: FORJASIB – Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi Pendahuluan Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi (FORJASIB) sebagai wadah komunikasi dan advokasi pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Banyuwangi memandang perlu […]
Berita
Oleh: CWW (Bukan STRUKTURAL NU,hanya punya KARTANU) Pagi itu, Stadion Gajayana Malang bukan sekadar arena berkumpul. Ia berubah menjadi ruang sejarah. Di sanalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menegaskan satu hal penting: NU tidak hanya besar karena jumlah, tetapi karena nilai yang terus dijaga. Dan […]
Berita
Ketika Account Representative Menjadi Pemeriksa: Antara Efisiensi Pajak dan Risiko Salah Tafsir Lapangan Oleh: CWW Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuat langkah strategis yang patut dicermati secara kritis. Melalui pernyataan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, pemerintah berencana meningkatkan efektivitas kerja Account Representative (AR) dengan […]
Berita blog
Oleh: CWW(Founder CWW Lawtech) Belakangan ini publik kembali disuguhi perdebatan hukum yang membingungkan. Bukan karena kasusnya rumit, tetapi karena negara tampak gamang membaca hukumnya sendiri. Polemik soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berbasis Restorative Justice (RJ) membuka satu kenyataan pahit: hukum kita sudah […]
Berita blog
Oleh: CWW (Founder CWW Lawtech | Pengamat Hukum, Kebijakan Publik, dan Transformasi Artificial Intelligence) Negara yang Terlalu Nyaman Menjadi Pasar Secara objektif dan jujur harus diakui, Indonesia hari ini masih terjebak dalam posisi sebagai konsumen besar Artificial Intelligence, bukan sebagai produsen atau pengendali teknologi. […]
Berita blog
Oleh: CWW (Direktur CV BARKI) Ketika Peristiwa Langit Menjadi Etika Bumi Isra’ Mi‘raj Nabi Besar Muhammad SAW bukan sekadar peristiwa supra-rasional yang berhenti pada wilayah iman. Dalam tradisi ushul fiqih, setiap kejadian syar‘i—termasuk mukjizat—mengandung maqāṣid, hikmah, dan manhaj berpikir yang dapat diturunkan ke dalam realitas […]
Berita blog
Opini CWW Demokrasi Turun ke Daerah, Masalah Ikut Turun Perdebatan tentang pilkada langsung versus pilkada melalui perwakilan sering dibahas di level nasional. Namun sesungguhnya, dampak paling nyata dari sistem pilkada justru dirasakan di daerah, termasuk di kabupaten seperti Banyuwangi. Di daerah, pilkada bukan sekadar […]
Berita blog
Oleh: CWW BANYUWANGI —Tanggal 2 Januari 2026 akan tercatat sebagai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah hukum Indonesia. Bukan sekadar pergantian tahun, melainkan momen peralihan peradaban hukum. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara penuh meninggalkan bayang-bayang hukum kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS) dan resmi […]
Berita blog
Catatan Pengingat Tata Kelola PBJ yang Kondusif di Kabupaten Banyuwangi Oleh : CWW Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, risiko terbesar bukan selalu berasal dari kegagalan teknis pekerjaan, melainkan dari kelalaian administratif yang berdampak hukum dan keuangan negara. Salah satu instrumen mitigasi yang sering diremehkan, namun […]
Berita blog
Oleh: cww FORJASIB – Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi Ketika Data Menjadi Bahasa Kekuasaan Di era negara berbasis data (data-driven state), statistik bukan sekadar angka, melainkan instrumen kekuasaan administratif. Di titik inilah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia […]
Berita blog
Oleh : cww Banyuwangi;Dalam lanskap penegakan hukum Indonesia, sebuah gelombang besar baru saja mengguncang institusi yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai “super power”—Kejaksaan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menjadi titik balik penting yang mengikis satu fondasi lama: keharusan meminta izin Jaksa Agung sebelum […]
Berita blog
Oleh : cww Jakarta;Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan regulasi daerah idealnya berlandaskan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan keselarasan terhadap norma yang lebih tinggi. Kenyataannya, sejumlah peraturan daerah lahir tanpa kajian memadai, mengabaikan partisipasi publik, atau berpotensi menyalahi hierarki peraturan sehingga mengancam kepentingan warga negara. […]
Berita blog
