FORJASIB
Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi
Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi
═══════════════════════════════════════ HIKMAH IDUL ADHA 2026 “Ketulusan di Tengah Krisis Peradaban” Catatan Opini CWW untuk CV BARKI ═══════════════════════════════════════ Oleh : CWW Direktur CV BARKI Banyuwangi;Tahun 2026 bukan sekadar tahun ekonomi yang sulit. Ia adalah tahun ketika dunia sedang kehilangan keseimbangan […]
blog
Oleh : Bibib Prayogo Banyuwangi;Perjalanan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2014 sampai 2019, pengadaan barang dan jasa mulai memasuki era digital melalui sistem e-procurement menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara […]
Berita
CWW LAWTECH OPINION “Menata Makna ‘Kerugian Negara’: Dari Ambiguitas Normatif menuju Kepastian Hukum Administratif” I. PENDAHULUAN: PROBLEM MAKNA DALAM HUKUM ADMINISTRASI Dalam arsitektur hukum modern, ketepatan terminologi bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan fondasi dari kepastian hukum (legal certainty). Ketika suatu norma menggunakan istilah yang tidak […]
Berita
Oleh: CWW (Direktur CV BARKI) Ketika Peristiwa Langit Menjadi Etika Bumi Isra’ Mi‘raj Nabi Besar Muhammad SAW bukan sekadar peristiwa supra-rasional yang berhenti pada wilayah iman. Dalam tradisi ushul fiqih, setiap kejadian syar‘i—termasuk mukjizat—mengandung maqāṣid, hikmah, dan manhaj berpikir yang dapat diturunkan ke dalam realitas […]
Berita blog
Opini CWW Demokrasi Turun ke Daerah, Masalah Ikut Turun Perdebatan tentang pilkada langsung versus pilkada melalui perwakilan sering dibahas di level nasional. Namun sesungguhnya, dampak paling nyata dari sistem pilkada justru dirasakan di daerah, termasuk di kabupaten seperti Banyuwangi. Di daerah, pilkada bukan sekadar […]
Berita blog
Oleh: CWW BANYUWANGI —Tanggal 2 Januari 2026 akan tercatat sebagai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah hukum Indonesia. Bukan sekadar pergantian tahun, melainkan momen peralihan peradaban hukum. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara penuh meninggalkan bayang-bayang hukum kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS) dan resmi […]
Berita blog
Catatan Pengingat Tata Kelola PBJ yang Kondusif di Kabupaten Banyuwangi Oleh : CWW Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, risiko terbesar bukan selalu berasal dari kegagalan teknis pekerjaan, melainkan dari kelalaian administratif yang berdampak hukum dan keuangan negara. Salah satu instrumen mitigasi yang sering diremehkan, namun […]
Berita blog
Oleh: cww FORJASIB – Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi Ketika Data Menjadi Bahasa Kekuasaan Di era negara berbasis data (data-driven state), statistik bukan sekadar angka, melainkan instrumen kekuasaan administratif. Di titik inilah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia […]
Berita blog
Oleh : cww Banyuwangi;Dalam lanskap penegakan hukum Indonesia, sebuah gelombang besar baru saja mengguncang institusi yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai “super power”—Kejaksaan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menjadi titik balik penting yang mengikis satu fondasi lama: keharusan meminta izin Jaksa Agung sebelum […]
Berita blog
Oleh : cww Jakarta;Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan regulasi daerah idealnya berlandaskan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan keselarasan terhadap norma yang lebih tinggi. Kenyataannya, sejumlah peraturan daerah lahir tanpa kajian memadai, mengabaikan partisipasi publik, atau berpotensi menyalahi hierarki peraturan sehingga mengancam kepentingan warga negara. […]
Berita blog
Opini — CWW | FORJASIB Oleh: Budi Kurniawan s. A.md. ST. SH• founder CWW Lawtech — Kolom Hukum & Etika PBJ • 16 November 2025 Di era digital, dugaan pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) kerap langsung dilempar ke media sosial. Artikel ini menjelaskan risiko hukum […]
Berita blog
OPINI CWW | FORJASIB Menegaskan Arah Baru Pengadaan: Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dan Kewajiban Percepatan Eksekusi Anggaran Dalam dinamika pembangunan nasional, waktu bukan sekadar parameter teknis—ia adalah penentu reputasi tata kelola. Karena itu, Pemerintah melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 […]
Berita blog
