4 min 4 bulan

Saatnya Banyuwangi Beralih ke Katalog Elektronik Versi 6: Momentum Emas bagi Pelaku Usaha Lokal dan Transformasi Sektor Kesehatan

Oleh: Budi Kurniawan Sumarsono A.md ST. SH (Founder CWW LawTech,Founder Media Forjasib)   Banyuwangi sedang dihadapkan pada momentum strategis: penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk etalase konstruksi dan kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2025. Langkah ini akan berlaku penuh […]

Berita blog
4 min 4 bulan

Memperkuat Integritas Pengadaan Publik: Sebuah Seruan untuk Konsistensi dan Kepatuhan di Pemkab Banyuwangi

Oleh: cww founder cww-lawtech   Banyuwangi;Dalam lanskap administrasi publik yang semakin kompleks, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu area krusial yang senantiasa memerlukan perhatian adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebuah laporan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2024 terbaru dari […]

Berita blog

“Membedah Aturan Pengadaan Langsung Konstruksi Rp400 Juta dalam Perpres 46/2025: Efisiensi atau Celah?”

3 min 7 bulan

Banyuwangi, 5 Mei 2025 –Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 kembali menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek dengan skala terbatas. Salah satu poin yang menjadi sorotan publik dan pelaku pengadaan adalah Point 40a halaman 8 yang mengatur […]

Berita Uncategorized
5 min 7 bulan

Perpres 46/2025: Transformasi Paradigma Pengadaan Menuju Tata Kelola Berbasis Nilai

Oleh: CWW Pengadaan sebagai Pilar Pembangunan Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 hadir sebagai tonggak penting yang mereformasi tata kelola PBJP, menggantikan Perpres 12 Tahun 2021. […]

Berita Uncategorized
4 min 7 bulan

Opini CWW “Banyuwangi Gak Boleh Lengah! Perpres 45/2025 adalah Kunci Main Bersih”

Oleh: CWW (Budi Kurniawan Sumarsono, A.md. ST. SH.) Founder CWW-LawTech, Direktur CV BARKI, Dewan Pengarah LSBU ASKONAS, Founder FORJASIB Banyuwangi Banyuwangi-Dalam lanskap pengadaan barang/jasa yang makin menuntut akuntabilitas dan efisiensi, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tonggak penting yang […]

Berita Uncategorized
4 min 7 bulan

FORJASIB Newsroom | Artikel Eksklusif Penguatan Tata Kelola Pengadaan: Saatnya Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi Menjadi Pilar Anti-Korupsi

Banyuwangi, April 2025 — Dunia pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak penting. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi NOMOR: 188/6/KEP/429.011/2025 Tahun 2025 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah kini menegaskan keseriusan dalam menciptakan ekosistem PBJ yang akuntabel, […]

Berita Uncategorized
5 min 7 bulan

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa: Strategi Efisiensi dan Integritas Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Berkelanjutan

Jakarta, April 2025 – Dalam upaya menegakkan integritas dan mendorong efisiensi belanja pemerintah daerah, konsep konsolidasi pengadaan barang/jasa (PBJ) kian menjadi perhatian serius. Tak hanya sebagai metode teknis belaka, strategi ini kini diperkuat dengan regulasi nasional, arahan langsung dari Presiden RI, serta pengawasan ketat dari […]

Berita Uncategorized
4 min 7 bulan

Penting! LKPP Izinkan Pembayaran di Luar Sistem Katalog Elektronik Versi 6: Apa Implikasinya Bagi Pemda dan Pelaku Usaha Jasa Konstruksi?

Banyuwangi, 21 April 2025 — Komunitas pelaku pengadaan barang/jasa serta penyedia jasa konstruksi di lingkup pemerintah daerah kini dikejutkan oleh terbitnya Surat Pemberitahuan Nomor 7597/D.2.3/04/2025 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang membuka ruang legal untuk melakukan pembayaran di luar sistem Katalog Elektronik versi […]

Berita Uncategorized
4 min 8 bulan

“Transparansi Terbatas dalam PBJ: Bolehkah Penyedia Minta Rincian Harga MPU?”

Jakarta, April 2025 — Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanyaan seputar kewenangan perubahan Matrik Perhitungan Unit Price (MPU) selama masa evaluasi teknis kerap menjadi perdebatan. Baru-baru ini, sebuah diskusi kritis mencuat di kalangan praktisi pengadaan: Bolehkah Pokja atau PPK menerbitkan MPU baru saat proses evaluasi […]

Berita Uncategorized