Oleh : Budi Kurniawan s. Amd. SH (founder cww_Lawtech)

Pendahuluan

Dalam konteks hukum dan politik, perbedaan antara “Rule by Law” dan “Rule of Law” memiliki implikasi mendalam terhadap kualitas dan kuantitas demokrasi. Pemahaman mendalam mengenai keduanya sangat penting bagi praktisi hukum untuk menilai seberapa jauh sistem hukum suatu negara mendukung atau merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Rule by Law

“Rule by Law” mengacu pada penggunaan hukum oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan. Dalam konsep ini, hukum bukanlah alat untuk menjamin keadilan atau kesetaraan, melainkan instrumen untuk menguatkan kontrol penguasa. Hukum dalam kerangka ini sering kali menjadi alat represif, digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah yang mungkin tidak adil atau otoriter.

Dampak terhadap Demokrasi

1. Kualitas Demokrasi: Kualitas demokrasi di bawah “Rule by Law” cenderung rendah karena hukum tidak dijalankan dengan tujuan melindungi hak-hak individu atau memastikan pemerintahan yang adil. Sebaliknya, hukum dapat digunakan untuk menghambat oposisi politik, membatasi kebebasan berekspresi, dan memperkuat kekuasaan elit.

2. Kuantitas Demokrasi: Dari segi kuantitas, aspek-aspek seperti partisipasi politik dan keberagaman pandangan seringkali dibatasi. Pemilu mungkin tetap diadakan, tetapi sering kali tidak bebas dan adil, dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dikekang.

Rule of Law

“Rule of Law” adalah prinsip bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku secara umum dan diterapkan secara adil. Ini mencakup beberapa elemen kunci: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dampak terhadap Demokrasi

1. Kualitas Demokrasi: Kualitas demokrasi meningkat signifikan di bawah “Rule of Law” karena hukum digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan pemerintahan yang adil. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak atas peradilan yang adil dijamin, yang menciptakan lingkungan di mana berbagai pandangan dapat disuarakan dan didengar.

2. Kuantitas Demokrasi: Partisipasi politik lebih inklusif dan beragam di bawah “Rule of Law”. Warga negara merasa lebih diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan represifitas negara. Pemilu cenderung lebih bebas dan adil, meningkatkan representasi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Dalam analisis akhir, “Rule by Law” dan “Rule of Law” menghasilkan dampak yang sangat berbeda pada demokrasi. “Rule by Law” cenderung mengerdilkan kualitas dan kuantitas demokrasi dengan memanipulasi hukum untuk kepentingan penguasa, sementara “Rule of Law” memperkuat demokrasi dengan menjamin bahwa hukum berlaku adil bagi semua orang, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi. Bagi praktisi hukum, memahami dan mempromosikan “Rule of Law” adalah kunci untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.