Oleh: CWW

Di tengah ambisi transformasi ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuka panggung investasi. Kali ini melalui skema penawaran kerja sama pengelolaan aset daerah: Agro Wisata Tamansuruh (AWT) dan Wisata Osing (WO).

Narasi yang dibangun terdengar ideal—optimalisasi aset, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dorongan investasi berkelanjutan. Bahkan pendekatan yang digunakan mengacu pada konsep Highest and Best Use (HBU)—sebuah prinsip yang lazim dalam praktik properti modern global.

Namun, di balik dokumen formal yang rapi, muncul satu pertanyaan mendasar:
apakah ini sekadar kompetisi bisnis, atau ujian nyata tata kelola publik?

AMBISI YANG TERSTRUKTUR, ATAU FORMALITAS YANG TERULANG?

Secara desain, skema ini menawarkan fleksibilitas:
mulai dari sewa hingga kerja sama pemanfaatan. Objeknya pun strategis—lahan seluas ±12 hektar di Tamansuruh dan hampir 20 hektar di Kemiren, kawasan yang terhubung dengan ekosistem wisata seperti Geopark Ijen.

Kriteria peserta juga dibuat terbuka:
BUMN, BUMD, swasta, hingga konsorsium investor.

Sekilas, ini mencerminkan semangat inklusivitas.

Namun di titik inilah publik berhak bertanya:

• Siapakah pemenangnya nanti—investor terbaik, atau yang paling dekat?
• Apakah proses seleksi benar-benar berbasis kualitas konsep dan kapasitas finansial?
• Seberapa transparan penilaian terhadap proposal yang masuk?
• Apakah “highest and best use” benar-benar diukur secara objektif, atau sekadar jargon teknokratis?

HBU: KONSEP GLOBAL, IMPLEMENTASI LOKAL

Mengadopsi konsep Highest and Best Use bukan perkara sederhana. Dalam praktik internasional, pendekatan ini menuntut empat dimensi utama:

• Legalitas
• Kelayakan fisik
• Kelayakan finansial
• Produktivitas maksimal

Pertanyaannya:
apakah semua dimensi ini benar-benar akan diuji secara independen?

Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan dan terukur, HBU berisiko berubah dari alat analisis menjadi sekadar legitimasi keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya.

TARGET PAD VS RISIKO KOMPROMI

Tujuan meningkatkan PAD adalah rasional—bahkan mendesak.
Namun sejarah kebijakan publik menunjukkan satu pola berulang:

Ketika tekanan target pendapatan terlalu besar, kualitas tata kelola sering menjadi korban.

Di sinilah dilema muncul:

• Apakah pemerintah akan memilih mitra dengan nilai investasi tertinggi, atau model bisnis paling berkelanjutan?
• Apakah ada ruang bagi inovasi, atau justru preferensi pada pemain lama yang “aman”?
• Bagaimana mitigasi risiko jika mitra gagal memenuhi komitmen setelah penunjukan?

DEADLINE DAN URGENSI: CEPAT ATAU TERBURU-BURU?

Salah satu klausul paling menarik adalah kesiapan pengelolaan mulai H-2 Lebaran 2026.

Ini bukan sekadar target—ini tekanan waktu.

Dalam praktik investasi, kecepatan memang penting. Namun kecepatan tanpa kehati-hatian sering berujung pada keputusan suboptimal.

Maka pertanyaan berikutnya menjadi krusial:

• Apakah proses seleksi memiliki cukup waktu untuk due diligence mendalam?
• Apakah semua peserta mendapatkan kesempatan yang setara dalam menyiapkan proposal berkualitas?
• Apakah percepatan ini didorong oleh strategi, atau sekadar agenda administratif?

UJI PUBLIK YANG SESUNGGUHNYA

Pada akhirnya, kontes ini bukan hanya tentang memilih mitra.
Ini adalah uji kredibilitas tata kelola aset daerah.

Karena dalam konteks modern:

Nilai sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh berapa besar investasi yang masuk, tetapi oleh seberapa bersih proses yang menghasilkannya.

Publik, investor, dan pemangku kepentingan kini semakin kritis.
Mereka tidak hanya melihat hasil—tetapi juga proses.

PERTANYAAN YANG TAK BOLEH DIHINDARI

Sebelum keputusan diambil, ada beberapa pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:

• Siapakah pemenangnya—dan mengapa dia yang dipilih?
• Apakah seluruh proses seleksi dapat diaudit secara independen?
• Apakah kriteria penilaian dipublikasikan secara jelas sejak awal?
• Apakah ada potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra?
• Dan yang paling penting: apakah publik akan percaya pada hasilnya?

LEBIH DARI SEKADAR INVESTASI

AWT dan WO bukan sekadar aset.
Mereka adalah simbol bagaimana pemerintah daerah mengelola kepercayaan publik.

Jika proses ini berjalan transparan, profesional, dan akuntabel—
maka Banyuwangi tidak hanya mendapatkan investor, tetapi juga reputasi.

Namun jika sebaliknya,
maka yang dipertaruhkan bukan hanya PAD—
melainkan legitimasi tata kelola itu sendiri.

CWW
Independent Business & Governance Observer