Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi
Surabaya, 20 Februari 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI resmi mengumumkan persiapan pelaksanaan e-Purchasing untuk proyek pembangunan yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas pendidikan, layanan haji, dan kantor urusan agama di berbagai wilayah Jawa […]
Berita Uncategorized
CWW-LawTech | Rumah Hukum dan Konsultan ? Bab VI: Semua Hukum Pidana Tunduk pada KUHP 2023 Seberapa kuat KUHP baru dalam menegakkan hukum? Jawabannya tegas: semua ketentuan dalam KUHP berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk yang diatur dalam aturan lain. Artinya, nggak ada celah […]
Berita Uncategorized
CWW-LawTech | Rumah Hukum dan Konsultan ? Hukum Pidana Terlalu Rumit? Tidak Lagi! Ini Panduan Istilah Penting di KUHP 2023 Pernah mendengar istilah tindak pidana, makar, atau akses ilegal di berita tapi kurang memahami artinya? Tenang, KUHP 2023 hadir dengan definisi yang lebih jelas agar […]
Berita Uncategorized
BANYUWANGI ;Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian nasional. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menekankan percepatan penggunaan produk dalam negeri serta dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Meskipun potensi belanja mencapai triliunan rupiah setiap tahun, rendahnya pencatatan pengadaan langsung […]
Berita
FORJASIB|Banyuwangi; Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penandatangan ini terjadi pada tanggal 2 Januari 2024, dan undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris […]
Berita
FORJASIB|Banyuwangi;Dalam dunia konstruksi, penting untuk memahami perbedaan antara perolehan aset pekerjaan konstruksi dan barang. Sementara barang bisa dibeli langsung, pekerjaan konstruksi melibatkan proses kompleks dari desain hingga output, dengan penyedia bertanggung jawab atas risiko. Perbedaan pandangan antara pengguna dan auditor terkait perhitungan perolehan ini sering […]
Berita
FORJASIB|Banyuwangi ;Dalam konteks sejarah, era 1960-an menjadi saksi terjadinya pergeseran politik di Indonesia ketika isu-isu ideologi seperti komunisme dan kapitalisme menciptakan ketidakstabilan yang memicu konflik internal. Saat ini, kita mendapati adanya kekuatan tak terlihat yang tampaknya ingin memperdalam jurang antara identitas nasionalis dan agamis, mungkin […]
Berita
Mari kita lihat data dan fakta. Menurut evaluasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Indonesia pada tahun 2020, hanya ada 2 persen pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Sedangkan, 443 dari 503 pemda belum dapat disebut mandiri. Artinya tidak tersedia […]
Berita
FORJASIB|BANYUWANGI ; Pendapat Muhammad Yasin (Mantan pimpinan KPK) yaitu Pasal 39 KUHAP dapat diterapkan pada aset perusahaan yang meminjamkan ‘bendera’ untuk ikut dalam tender. Peminjaman bendera dapat terjadi karena adanya afiliasi antar perusahaan atau dikontrol oleh seseorang yang memiliki kepemilikan menguntungkan. Hal ini juga bisa […]
Berita
FORJASIB ; Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, ancaman peperangan nuklir, dan krisis energi, Indonesia berdiri di tengah-tengah kompleksitas tersebut. APBN/APBD menjadi instrumen kunci dalam mengarahkan pembangunan, dengan fokus pada pelayanan publik dan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Pentingnya peran legislatif sebagai fungsi anggaran terlihat jelas dalam […]
Berita
FORJASIB; Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia mewajibkan perusahaan yang beroperasi di dalam negeri untuk menggunakan sejumlah minimum komponen dalam negeri dalam produk-produk mereka. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk […]
Berita
FORJASIB ;Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif adalah kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu implementasinya adalah melalui e-Purchasing, yaitu penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. E-Purchasing wajib […]
Berita