4 min 7 bulan

Pra-Uji Materiil: Instrumen Konstitusional untuk Mengoreksi Produk Hukum Daerah yang Menyimpang

Oleh : cww   Jakarta;Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan regulasi daerah idealnya berlandaskan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan keselarasan terhadap norma yang lebih tinggi. Kenyataannya, sejumlah peraturan daerah lahir tanpa kajian memadai, mengabaikan partisipasi publik, atau berpotensi menyalahi hierarki peraturan sehingga mengancam kepentingan warga negara. […]

Berita blog
5 min 8 bulan

“Menjemput Percepatan, Menegakkan Akuntabilitas”

  OPINI CWW | FORJASIB Menegaskan Arah Baru Pengadaan: Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dan Kewajiban Percepatan Eksekusi Anggaran Dalam dinamika pembangunan nasional, waktu bukan sekadar parameter teknis—ia adalah penentu reputasi tata kelola. Karena itu, Pemerintah melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 […]

Berita blog

FORJASIB Newsroom | Artikel Eksklusif Penguatan Tata Kelola Pengadaan: Saatnya Forum Jasa Konstruksi Banyuwangi Menjadi Pilar Anti-Korupsi

4 min 1 tahun

Banyuwangi, April 2025 — Dunia pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak penting. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi NOMOR: 188/6/KEP/429.011/2025 Tahun 2025 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah kini menegaskan keseriusan dalam menciptakan ekosistem PBJ yang akuntabel, […]

Berita Uncategorized
5 min 1 tahun

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa: Strategi Efisiensi dan Integritas Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Berkelanjutan

Jakarta, April 2025 – Dalam upaya menegakkan integritas dan mendorong efisiensi belanja pemerintah daerah, konsep konsolidasi pengadaan barang/jasa (PBJ) kian menjadi perhatian serius. Tak hanya sebagai metode teknis belaka, strategi ini kini diperkuat dengan regulasi nasional, arahan langsung dari Presiden RI, serta pengawasan ketat dari […]

Berita Uncategorized
4 min 1 tahun

Penting! LKPP Izinkan Pembayaran di Luar Sistem Katalog Elektronik Versi 6: Apa Implikasinya Bagi Pemda dan Pelaku Usaha Jasa Konstruksi?

Banyuwangi, 21 April 2025 — Komunitas pelaku pengadaan barang/jasa serta penyedia jasa konstruksi di lingkup pemerintah daerah kini dikejutkan oleh terbitnya Surat Pemberitahuan Nomor 7597/D.2.3/04/2025 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang membuka ruang legal untuk melakukan pembayaran di luar sistem Katalog Elektronik versi […]

Berita Uncategorized
4 min 1 tahun

“Transparansi Terbatas dalam PBJ: Bolehkah Penyedia Minta Rincian Harga MPU?”

Jakarta, April 2025 — Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanyaan seputar kewenangan perubahan Matrik Perhitungan Unit Price (MPU) selama masa evaluasi teknis kerap menjadi perdebatan. Baru-baru ini, sebuah diskusi kritis mencuat di kalangan praktisi pengadaan: Bolehkah Pokja atau PPK menerbitkan MPU baru saat proses evaluasi […]

Berita Uncategorized
5 min 1 tahun

CV BARKI: Membangun Masa Depan, Memberdayakan Difabel dalam Konstruksi, Dunia Konstruksi yang Lebih Inklusif

Banyuwangi, 2025 – Dalam dunia konstruksi yang identik dengan tenaga kerja fisik yang kuat dan mobilitas tinggi, jarang sekali kita mendengar ada perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Namun, CV BARKI, sebuah perusahaan konstruksi berbasis di Banyuwangi, membuktikan bahwa dunia konstruksi juga bisa […]

Berita Uncategorized
4 min 1 tahun

Dampak Inpres 1/2025 terhadap Kontraktor Banyuwangi: Tantangan & Adaptasi di Era Efisiensi Anggaran Oleh : BUDI KURNIAWAN SUMARSONO A.md. ST. SH |cww-Lawtech

? Banyuwangi, 23 Februari 2025 – Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya penyesuaian alokasi transfer ke daerah baik DBH,DAU,DAK,Dana Otonomi khusus,Dana […]

Berita Uncategorized